LEBAK, Berita-Indonesia.id - Ahmad Rohani, Aktivis Pemerhati Peduli Lebak menegaskan kembali bahwa terkait adanya dugaan pungli di Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten mendesak kepada Aparat Penegak Hukum segera turun tangan.
Apalagi pada kenyataanya, sejumlah warga tersebut mengeluhkan terkait realisasi Bantuan Sosial Pemerintah dinilai tidak sesuai. Ada yang mengaku jumlah bantuan berkurang karena disunat, ada pula yang tidak menerima sama sekali padahal sudah terdaftar, tragisnya lagi tidak sedikit bantuan yang sebelumnya pernah diterima, justru saat periode pencairan telah tiba, mendadak raib tanpa alasan yang jelas.
"Kepada Dinsos dan pihak APH (Aparatur Penegak Hukum) Kabupaten Lebak dengan adanya pemberitaan yang diduga bahwa Desa Cimanyangray telah melakukan manipulasi penyelewengan, penggelapan terhadap Dana Bantuan Pemerintah,"ujarnya.
Menurutnya, hal ini harus segera dilakukan pemeriksaan cek dan ricek, apabila benar ditemukan kesalahan berupa pemotongan bantuan. berapapun potongannya maka tidak ada alasan apapun untuk dibenarkan, penerima manfaat harus utuh tanpa adanya potongan.
"Saya mendesak APH saber pungli Banten agar melakukan pemeriksaan terhadap Desa Cimanyangray Gunung Kencana,"katanya tegas.
Tidak ada alasan kata dia akibat beda pilihan, diskriminasi kepada warga demokrasi adalah bebas untuk itu, petugas Saber Pungli harus memeriksa sejumlah pihak terkait kasus ini. Diantaranya sejumlah KPM, pemilik E-Warung, admin E-Warung dan sejumlah pihak lainnya. Lakukan pengembangan segera atas kasus ini. Jangan sampai dibiarkan tindak pidana kejahatan harus ditindak.
Sejumlah warga mengakui ada hal yang tidak sesuai terkait bantuan sosial kepada warga miskin. Pengakuan pertama datang dari Bunga, bukan nama sebenarnya. Ia kecewa karena sebagai Penerima Manfaat (PM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar, sudah seharusnya ia mendapatkan haknya.
"Orang yang seangkatan saya mah sudah beberapa kali turun. Bulan Agustus, September, Oktober untuk BPNT. Kalau saya turun hanya satu bulan, itu pun tidak dapat beras karena sudah dipotong hutang bulan-bulan lalu kata ibu lurah karena sebelumnya saya sudah dikasih telor, "ucap warga Kampung Citeruep ini dengan nada kecewa.
Sebagai sesama warga PM bantuan, Bunga memang tidak habis pikir mengapa bantuan yang dinanti tidak kunjung diterima. Padahal, beberapa diantara tetangga di kampungnya justru sudah menerima jatah dari pemerintah tersebut.
Ungkapan senada disampaikan oleh Melati (juga bukan nama sebenarnya) yang mengaku kebingungan karena tidak dapat mengambil bantuan beras di warung agen yang ditunjuk desa. “Pas mau ngambil beras, gak bisa, selalu saja ada alasannya, “ ucapnya.
Bunga, Melati dan para warga yang senasib dengannya menduga, larangan untuk mendapatkan beras terkait erat dengan politik pilkades karena mereka tidak memilih incumbent dalam pilkades pada Oktober lalu.
“Berasnya disuruh diambil di mana aja katanya di tempat lain. Udah didatangin ke toko karena harusnya sudah tiga kali turun, tapi katanya rusak lah, alat geseknya, barangnya gak ada lah, ada aja alesannya. Akhirnya coba-coba ngambil di Pembimbing kecamatan,” katanya.
Terdampak politik pilkades juga dirasakan oleh Dede (juga bukan nama sebenarnya) warga Kampung Ciparanje, Desa Cimanyangray. Bantuan yang biasa ia terima mendadak raib pasca Pilkades serentak usai. Sebagai Penerima Manfaat (PM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial yang sudah terdaftar secara resmi sudah seharusnya ia mendapatkan haknya.
"Ini saya alami sendiri karena saya pernah mendapatkan Bansos Covid-19 yang akhirnya setelah saya menonjol mendukung calon lain bukan incumbent saat berpesta politik kemarin, jatah Bansos yang biasa saya terima hilang entah kemana," katanya gak habis pikir.
Keluhan lain juga diutarakan warga Desa Cimayangray yang lainnya. Kepada kami seorang warga mengaku tidak sedikit tetangganya yang tidak memegang kar
Reporter: (Ade/Gusman)
Editor: Asim
Social Footer