Sabtu, 26 Maret 2022

Ketua Tim Penasihat Hukum Benediktus Jombang, SH., MH : 4 Dakwaan JPU atas Kasus Tipikor di Raja Ampat, Agar Majelis Hakim Membatalkan Surat Dakwaan dan Tidak diterima



RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Seorang Advokat senior Benediktus Jombang, SH,MH, nama sering disapa dengan sebutan nama Beny sebagai Ketua Tim Penasihat Hukum untuk ke 4 Terdakwa Kasus Tipikor, pekerjaan penataan taman pelabuhan Waisai, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, pada tahun 2011 lalu. Dirinya konfirmasi Aplikasi Wattsap kepada Media. Kota sorong Minggu (27/03/2022) WIT.

" Melalui penjelasannya terkait persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi, Pekerjaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Anggaran Tahun 2011 lalu. Terhitung nilai kontraknya sebesar Rp. 1.837.450.000. Disebutkan pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari atas Eksepsi/Nota Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Semuel Belseran, S.Sos, M.Ec. Dev., Christofol M. Pattinaya, ST., Ahmad Wairoy, ST., MT dan Ahmad Ridha Hanafi, SE., Selasa 29 Maret 2022.
Pihaknya mengatakan," bahwa kasus tersebut perlu adanya pembatalan oleh Majelis Hakim Tipikor, karena surat dakwaan yang nantinya dibacakan menjadi Kontradiksi hukum sebagaimana telah dimuat dalam prosedur hukum KUHAP. Beny mengkaji dan menilai hal tersebut perlu adanya penilaian benar-benar yang serius dari majelis hakim untuk membatalkan surat dakwaan tersebut," Ujarnya.


Dikatakan lebih lanjut adapun dakwaan-dakwaannya telah dinyatakan ke empat terdakwa terdapat melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dijelaskan oleh hukum perubahan pendukung lainnya.
Menurut' Beny ,hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor : SR-375/PW27/5/2015 tanggal 03 November 2015. Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Selaku ketua, tim Penasihat Hukum Terdakwa, berupaya untuk perkara ini, untuk mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Sekaligus tetap melangkah untuk pendampingan lebih lanjut, oleh kami Penasihat Hukum antara lain " Benediktus Jombang, SH., MH., Yoseph Malik, SH.,MH dan Agustinus Jehamin, SH., kemudian juga melalui telpon selulernya Ketua Tim Penasihat Hukum Terdakwa Benediktus Jombang SH., MH, 

Lelaki berdarah Mangggarai (NTT) yang kerap dikenal dengan sapaan Benny menuturkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap ke empat Terdakwa cendrung menyudutkan dan merendahkan integritas, marwah serta nama baik Terdakwa. 

Tegas Beny, selaku Pimpinan Tim dalam kasus tersebut, mengatakan Dakwaan oleh JPU sangat merugikan kliennya, oleh karena itu sesungguhnya,Terdakwa bekerja sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang benar, yaitu dilakukan pelelangan secara terbuka. Hal tersebut terbukti bahwa durasi waktu yang dijadwalkan Pekerjaan tersebut sesuai selama 90 hari dan akhirnya selesai pula 100%. (Ujarnya). 

Dikatakannya pekerjaan penataan Taman Pelabuhan Waisai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Anggaran Tahun 2011 lalu, sudah tingkat Tim Audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Yang mana tertuang dalam Nomor : 01.C/LHP/XIX.MAN/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 bahwa adanya kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp. 75.202.772,04 dan atas temuan BPK RI. Kendatinya hal tersebut diduga terjadi namun akhirnya Terdakwa telah mengembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 03 Juli 2014 sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat,. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas Pekerjaannya. 

Pada akhirnya kasus tersebut telah selesai berdasarkan secara konstitusional yang memliki kewenangan untuk mendeclare adanya kerugian keuangan negara adalah BPK RI, yang tercantum di Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016." Ungkap nya. 

Nama Seorang Pengacara Senior dijuluki dengan sapaan Benediktus yang hari - harinya menangani kasus Pidana, dan perdata di Kota Sorong Papua Barat, tak kala nama inipun malah melintang menangani berbagai macam kasus di Republik ini. Dirinya menegaskan Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum telah menjustifikasi bahwa kliennya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, melalui pertimbangan Hukum dan kajianya, Beny jelaskan selaku Penasihat Hukum menjadi keberatan, olehnya itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 25/PUU-XIV/2016 Menghapus kata ("DAPAT") dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kata Beny " dengan begitu delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil, berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan Negara harus dihitung secara nyata/pasti artinya," unsur merugikan keuangan negara, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potensial loss), namun dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss)," ujarnya. Hal tersebut disungguhkan dalam Tipikor, Prof. Andi Hamzah, SH., menyatakan "Dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu."

Terang Beny, keputusan oleh majelis hakim benar-benar mengkaji lebih serius agar mempertimbangkan benar-benar, dan memberikan putusan sela terhadap perkara ini. "jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah sebagaimana adigium hukum yang terkenal adalah "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah," pungkasnya.

Harapnya substansi muatan Eksepsi/Nota Keberatan, atas nama Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam putusan sela sebagai berikut : 
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Nota Keberatan untuk seluruhnya., Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan ke empat Terdakwa, memulihkan nama harkat martabat dan nama baik ke-empat Terdakwa, dan menyatakan perkara Aquo tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. tutup Jombang.


Reporter: (Nikolas Umpain)

Editor: Red

Tags :

bm
Admin By: Berita Indonesia

Layanan Berita Indonesia, Transparan, Akurat, Cepat,.

Posting Komentar

Connect