Senin, 27 Juni 2022

Serahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Harap Bupati Raja Ampat Dimuat Menjadi Peraturan Daerah



RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Dalam rangka Pembukaan Rapat Paripurna kedua masa sidang pertama mengenai usulan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021. Senin (27/06/2022) WIT. 

Melalui sambutan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE, terkait LPJ pelaksanaan APBD, diperkuat dalam ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU,.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah UU.No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


"Olehnya itu mendasar Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka sesuai dengan ketentuan UU 23 Tahun 2014," Tutur AFU. 

Sebagai badan Eksekutif pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 sesuai dengan kurun waktu sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dikatakan di dalam Raperda yang akan kami serahkan pada sidang Dewan hari ini, juga memuat lampiran laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat pada Tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan saat ini merupakan WTP. 

Adapun gambaran secara umum mengenai pencapaian kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan serta posisi aset kewajiban dan ekuitas per-31 Desember 2021. Laporan anggaran dalam laporan pelaksanaan yang dibahas akan dilaporankan sesuai ketentuan selanjutnya oleh Badan Eksekutif sebagaimana mestinya. 

Kami berharap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dapat segera dibahas dan disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar Raperda Ini selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Harap Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE.


Reporter: N um

Editor: (Red)

Tags :

bm
Admin By: Berita Indonesia

Layanan Berita Indonesia, Transparan, Akurat, Cepat,.

Posting Komentar

Connect