RAJA AMPAT, Berita-Indoesia.id - Pada kesempatan kegiatan Bimtek terkait RANHAM dapat membuka secara resmi oleh Bupati Raja Ampat, dalam Hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kabag Hukum Provinsi Papua Barat, Direktur kerja sama HAM dan Kementrian, Pimpinan OPD serta para tamu undangan lainnya. Kegiatan tersebut pusatnya di Waisai Kabupaten Raja Ampat bertempat di Dolphin Cottage. Rabu (3/08/2022) WIT.
Dengan Tema khusus "Bimbingan teknis pelaporan RANHAM Kabupaten-Kota se-Propinsi Barat Tahun 2022. "Selanjutnya Biro Hukum Fardiaz Adil Ahza, SE kepada awak media melalui
keterangannya mengatakan bahwa, "Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), kegiatan Bimtek adalah wacana pelaporan teknis dalam rangka penanganan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan di Indonesia." Tutur Fardiaz.
Pihaknya menjelaskan RANHAM ini sudah masuk ke generasi ke-5 di Indonesia, dalam RANHAM ini nanti nya terdapat laporan dari berbagai OPD mengenai, penyandang disabilitas, hak perempuan, hak masyarakat. Namun rupanya RANHAM ini di peruntukan jaminan kesehatan penghormatan hukum kepada penyandang disabilitas yang ada di setiap tempat seperti di gereja dan mesjid, kantor dan tempat lainnya.
Kami di Manokwari penyediaan fasilitas bagi orang-orang yang status penyandang disabilitas. Dikatakannya kita di Papua dan Papua Barat, kegiatan RANHAM ini terkadang kita abaikan, namun kali ini melaksanakan program Bimtek demi menyamakan resepsi untuk tingkat pemahaman, dalam mengangkat Hak Asasi Manusia melalui jaminan kesehatan pada setiap orang.
Menjelaskan yakni dalam peranan dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan, dia mengatakan bahwa, salah contoh yang kita lihat adalah anak bayi berhak mendapatkan ASI dari Ibu, hal ini merupakan referensi Hukum yang perlu ditelah dan di pahami bersama.
Kegiatan RANHAM dapat dihadiri oleh sejumlah Kabupaten Kota di Provinsi Papua Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Kabupaten lainnya.
Ekspektasinya melalui kegiatan ini dapat kita menyatukan pendapat ide untuk penyelamatan bangsa Papua kita, terutama Papua Barat, dan ikut partisipasi dalam keberlangsungan menjaga jaminan kesehatan bagi penghormatan anak di Negeri ini." Tutup Biro Hukum Fardiaz Adil Ahza, SE.
Reporter: N Umpain
Editor: (Red)
Social Footer