RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Penyelenggaraan kegiatan Bimtek RANHAM Kabupaten Raja Ampat, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE, melalui Sekretaris Daerah Yusuf Salim resmi membuka kegiatan. Rabu (3/08/2022) WIT.
Sekda Raja Ampat melalui Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Bimtek tersebut sebagai pelaksana kegiatan oleh Kabag Hukum Provinsi Papua Barat, serta dapat hadirkan pimpinan pusat, Direktur Jendral, kerja sama HAM dan Kementrian sekaligus Pimpinan OPD dapat hadir peserta undangan lainnya. Bimtek ini di laksanakan di Waisai Kabupaten Raja Ampat bertempat di Dolphin Cottage.
Tema khusus: "Bimbingan teknis pelaporan RANHAM Kabupaten- Kota se-Propinsi Barat Tahun 2022"
Melalui penjelasan, Fardiaz Adil Ahza, SE, kepada awak media diluar halaman Dolphin Cottage, menerangkan terkait Bimtek kepada bahwasa nya, RANHAM Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu sebuah kegiatan dasar-dasar muatan hukum berdampak positif.
Peruntukkan untuk setiap orang mendapatkan jaminan kesehatan, pada dasarnya RANHAM adalah penyatuan hak dasar kehidupan anak atau bagi orang yang dikategorikan penyandang disabilitas dapat kembali mengangkat marwah kehidupan hak pada hakekatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terang Fardiaz.
Dikatakan pelaksanan kegiatan ini dapat monitoring serta memberikan arti sebuah kehidupan dan kelayakan melalui bimbingan teknis terkait apa sesungguhnya RANHAM. Adapun dalam pelaporan
dokumen yakni sebagai suatu angkat implementasi strategis yang dapat dicapai sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mewujdkan dan serta menumbuhkan dan menjaga,penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan anak bangsa Indonesia melalui hak yang melekat pada sejak manusia lahir maka RANHAM mengandung arti yang sangat kuat.
Dirinya mengatakan bahwa,"untuk di Papua dan Papua Barat, kegiatan RANHAM ini terkadang kita abaikan melalui survei dan ril yang terjadi dilapangan. Namun kali melaksanakan Program Bimtek demi menyamakan resepsi untuk tingkat pemahaman, dalam mengangkat Hak Asasi Manusia melalui jaminan kesehatan pada setiap orang." Ujarnya.
yakni dalam peranan dimana anak berhak mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, contoh yang dapat dipahami adalah anak bayi berhak mendapatkan ASI dari Ibu. Namun rupanya berlarut diabaikan "RANHAM" di wilayah Papua Barat, termasuk papua,tetapi hal merupakan usaha jaminan kesehatan sekaligus penghormatan hukum kepada penyandang disabilitas yang ada di setiap tempat seperti di gereja dan mesjid, kantor dan tempat lainnya.
Kalau di Manokwari penyediaan tempat dan fasilitas bagi orang-orang yang status penyandang disabilitas kami sudah siapkan.ucapnya. Pihaknya
menjelaskan RANHAM ini sudah masuk ke generasi ke-5 di Indonesia, dalam RANHAM ini nanti nya terdapat laporan dari berbagai OPD mengenai, penyandang disabilitas, hak perempuan dan hak masyarakat.
Ekspektasinya melalui kegiatan ini dapat kita menyatukan pendapat ide untuk penyelamatan Bangsa Papua kita, terutama Papua Barat, dan ikut partisipasi keberlangsungan menjaga jaminan kesehatan bagi penghormatan anak di Negeri ini. Ditambahkan, "kegiatan RANHAM dapat dihadiri oleh sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Kabupaten lainnya." Tutup Biro Hukum Ardiaz Adil Ahza, SE.
Reporter: N Umpain
Editor: (Red)
Social Footer