RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id -Penutupan :Rapat Paripurna ke-3 masa sidang ke-2 dalam rangka Penetapan dan Pengesahan Perda APBD-P Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022. Resmi di buka dan di tutup ketua DPRK Abdul Wahab Warwey, di dampingi Wakil Ketua 1 Renol Bula, dan sejumlah Anggota DPRK lainnya bersama Badan Eksekutif, Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam, beserta OPD dan lainya. Rabu (24/08/2922) WIT.
Melalui kajian dan pradigma yang telah dituangkan mengenai hasil terakhir dari berbagai gabungan Fraksi Demokrat dan GAS, Fraksi Nurani Nasional, maka dengan memandang penting pandangan Fraksi Golkar juru bicara Fraksi Golkar Drs Martinus Mambraku menjelaskan bahwa, dengan berbagai pertemuan itu anggota Fraksi Golongan Karya, memandang perlu memberikan sejumlah rekomendasi.
Yakni merupakan perubahan dalam dinamika perencanaan pembangunan dan percepatan serta mewujudkan pelayanan Good Goverment. Dirinya sebut ada tujuh butir rekomendasi hendak menjadi perhatian bersama, baik eksekutif maupun legislatif.
1 .Demi tertibnya administrasi pelaporan dokumen maka perlu ada sinergitas, antara TAPD dan OPD, hal ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tarik molor antara Legislatif dan OPD ketika Hearing, hal ini menjadi catatan bagi kita semua, agar RAPD tahun berikut 2023 tidak terjadi seperti sekarang.
2.Dinas PU agar segera melaksanakan peraturan Pemerintah Perda Raja Ampat tentang pemanfaatan air minum, yang di pakai karena peraturan ini sudah ditetapkan dan sudah diregistrasi, demikian hingga diperuntukan bagi warga masyarakat Waisai Kota.
Agar pemanfaatan air tersebut dapat mengandung nilai pakai yang berkwalitas di tengah warga.
3.Adanya Gizi buruk atau stanting adanya ada di beberapa kampung, fraksi golkar rekomendasikan kepada Badan eksekutif melalui instasi teknis melaksanakan tugas dan pelayanan dasar yang layak bagi mereka.
4.No Induk Keluarga murid dan siswa,yang terdaftar di Kementrian Dalam Negri, Fraksi Golkar merekomendasikan kepada pemerintah daerah sungguh di perhatikan, sehingga berkas dan data bisa tervalid di pusat.
5. Anggota Fraksi Golkar merekomendasikan kepada Dinas PMK agar Dana Desa 2020 segera di selesaikan, dan dirinya meminta dengan tegas supaya Pemda melalui OPD terkait mendiskusikan sesuai leterasi dan kepandainya untuk alternatif bagi aparat kampung.
" kami berharap potongan pajak dan lain-lain jangan menjadi dasar untuk tidak menyalurkan Dana tersebut kepada aparat." Ujar Tinus,. Dikatakan juga beberapa bulan lalu viral seorang warga kampung memberi keterangan kepada media terkait kebutuhan tenaga guru olehnya itu poin.
6.Dinas pendidikan segera perhatikan tenaga guru di kampung Reni dan kampung sekitarnya, sebut sudah hampir 20 tahun, masa satu guru saja. Menurutnya hal ini yang menjadi dasar adalah kewajiban tupoksi dinas terkait dalam tugas pelayanan berdasarkan tugas dan tanggungjawab, serta niat dan komitmen untuk membangun daerah ini
DiJelaskan Martinus Mambraku ada satu poin pandangan politik pendapat Fraksi Golkar yang tentu tidak muat dalam rancangan Perda namun poin ke 7. Pemerintah Daerah segera membangun Barak TNI Angkatan Darat, Kodam Kasuari di Manokwari.
Pihaknya berharap ini merupakan pandangan politik tidak termasuk dalam Rancangan Perda namun hal sebagai pertimbangan rasa hormat, Pemda Raja Ampat bahwa kouta TNI bagi anak-anak Raja Ampat selalu menjadi perhatikan khusus."Tutup Juru bicara fraksi Golkar Martinus Mambraku.
Reporter : N Umpain
Editor: (Red)
Social Footer