RAJA AMPAT, Berta-Indonesia.id - Ketua Garda Muda BetKaf (GMB) Raja Ampat Frans Mambrasar menilai bahwa, pemberitaan salah satu media online menjadi kontradiksi subtansi pertemuan antara DPRD Raja Ampat dan sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi, Solidaritas Pemuda, Mahasiswa, dan Gerakan Revolusi Demokratik, dan Komite Raja Ampat Papua Barat. Selasa (4/10/2022) WIT.
Frans kepada media melalui Aplikasi Wattsap (WA) mengatakan bahwa, mengenai Pemberitaan Media Online JNN (Java News network) menyebut lelucon Para Pendemo, DPRD dibuat tak berwibawa, yang terbit pada hari Sabtu Tanggal 24/09 Pukul 16:11 WIT.
Dikatakan menurut penelusuran kami, pemberitaan dengan judul di atas merupakan berita pantauan melalui wartawan media online Java News Network (JNN) Perwakilan Papua Barat (JSO). Dirinya menerangkan bahwa, "sangat menyayangkan pemberitaan melalui Media Online JNN yang dinilai provokatif, penggiringan opini dengan propaganda isu yang tidak berakar pada substansi tuntutan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya dinilai tidak independen, berimbang dan profesional, bagi saya opini ini adalah upaya membenturkan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa dengan DPRD Raja Ampat, sangat disayangkan karena tidak profesional." Tutur Frans.
Padahal ada hal-hal yang jauh sangat penting untuk dimuat dalam pemberitaan agar bisa menjadi konsumsi publik lebih khususnya mayarakat Raja Ampat.Yang perlu diketahui adalah pertemuan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa dengan Pemda, melalui DPRD Raja Ampat adalah respon lembaga DPRD Raja Ampat terhadap aksi pada Kamis 22/09/2022 di Kantor Bupati, dengan sejumlah tuntutan yang sangat jelas, kepada pemerintah daerah adalah terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Raja Ampat Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
Ketua (GMB) mengatakan bahwa, ada beberapa tuntutan yang menjadi fokus adalah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 dan 2021 yang sampai saat ini ADD 2020 tahap 3 diduga realisasi pencairannya belum 100% baru sebagian yang telah dicairkan, masih ada sisa namun ada pernyataan pejabat daerah yang sampaikan sudah selesai dan masih menjadi pertanyaan kami. Dan ADD 2021 kami mendapat informasi bshwa ada pemotongan secara sepihak oleh Pemda, dalam hal ini DPMK dengan alasan Refocusing, tetapi sampai hari ini belum memberikan dasar hukum/ instruksi Refocusing di ADD 2021." Jelas Frans.
Pemerintah daerah harus mampu memberikan dasar hukum (instruksi) Refocusing di ADD sejauh yang kita pahami, ADD tidak boleh ada Refocusing apalagi diperintahkan oleh pejabat daerah, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membolehkan itu.
Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa pejabat kampung, ada dua kali pemotongan ADD 2021, yang pertama pemotongan 47 juta itu sepihak dilakukan oleh DPMK dengan alasan Refocusing, tetapi tidak ada dasar hukumnya sedangkan pemotongan kedua sebesar 30 juta, setelah setiap kampung sudah cairkan baru setor tunai ke DPMK.
Kata Frans ,hal bersifat prinsip dan penting ini yang pantas untuk dimuat dalam pemberitaan agar menjadi perhatian serta menjadi konsumsi publik, bukan mengalihkan bagian yang bagi saya sangat tidak penting, karena dalam pemberitaan tersebut memuat terkait penampilan kami, dan bagi saya penampilan kami adalah menunjukan keseharian kami di pinggiran jalan (bukan anak jalanan dan itulah kehidupan kami. Kantor DPRD adalah rumah kami, ruang-ruang di DPRD ruang kami tidak ada yang salah dengan kami dan Bapak-Bapak Dewan di sana, oleh karena itu saya minta supaya dalam pemberitaan muatannya berkualitas dan substantif.
" kita anak-anak Raja Ampat sebagai pelaku utama sama-sama mengawal setiap proses yg berhubungan dengan anggaran dana kampung, yakni harapan masyarakat kampung adalah tersentuh langsung dengan rancangan program anggaran yang jelas.
Selain itu dirinya mengajak, mari kita sama-sama bertanggungjawab atas situasi dan kondisi daerah kota saat ini. Perlu kita kritisi ayo kita kritisi, perlu kita apresiasi ya kita apresiasi. Semua ini tidak lain adalah untuk kemajuan Raja Ampat, lebih khususnya rekan-rakan wartawan (anak - anak Raja Ampat).
Ditambahkan, saya ajak mari anak-anak Raja Ampat yang menginginkan perubahan, ayo rapatkan barisan kita kawal tuntutan kita, dan menunggu agenda pertemuan berikut yang harapan kita akan bersama-sama hadir juga BPJS TK Raja Ampat dan KPP Pratama Perpajakan Sorong, agar ketika terdapat hal-hal yang menyimpang dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2021 perlu di pertanggung jawabkan sebagaimana disampaikan oleh pejabat daerah (SEKDA)." Tutup Ketua Fransiskus. B Mambarasar, ST.
Reporter: N Umpain
Editor: (Red)
Social Footer