Carousel

Rabu, 29 Juni 2022

Ratusan Warga Desa Layansari, Cilacap Berunjuk Rasa Meminta Kejelasan Status Jalan



CILACAP, Berita-Indonesia.id
Ratusan warga Desa Layansari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berunjuk rasa di Jalan Ahmad Yani, Desa setempat. Unjuk rasa yang dilakukan warga Dusun Wungureja beserta para pemuda menuntut Jalan Ahmad Yani yang sudah puluhan tahun rusak, namun hingga saat ini status jalannya masih belum jelas baik legal dan formalnya, Unjuk rasa ini berlangsung selama 3 hari. Rabu (29/06/2022).

Diketahui, jalan tersebut merupakan akses penghubung antara Dusun Wungureja dengan Dusun Gintungreja dengan panjang kurang lebih 3 kilometer. Koordinator aksi Syaeful Hamzah mengungkapkan, aksi dilakukan warga untuk meminta adanya kejelasan terkait status kepemilikan jalan Ahmad Yani tersebut. Sehingga diharapkan nantinya ada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan atau peningkatan jalan atas kerusakan jalan tersebut. 


"Ketika status jalan ini belum jelas, kemudian jalan rusak, lalu siapa yang akan bertanggungjawab. Artinya ketika kita tuntut terkait status jalan, berarti yang memiliki jalan ini itulah yang paling bertanggungjawab atas kerusakan jalan ini," ujarnya.  Disampaikannya, berdasarkan hasil Audensi di tingkat Desa hingga DPRD Kabupaten Cilacap dengan beberapa instansi terkait, bahwa jalan tersebut mengerucut ke BBWS Citanduy. 

"Setelah kita konfirmasi, jalan ini benar milik BBWS Cintaduy dan dari pihak BBWS berjanji akan mengirimkan legal formalnya secara tertulis ke warga melalui pemerintah desa, namun sampai saat ini belum juga terealisasi," katanya. Dia menegaskan, bahwa aksi yang dilakukan warga tersebut bukan secara tiba-tiba, melainkan sebelumnya warga sudah melakukan Audensi beberapa kali dengan pihak terkait, namun apa yang menjadi keinginan warga belum juga terpenuhi. 

Pihaknya juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk segera melakukan peninjauan dan jalan tersebut agar diprioritaskan untuk masuk ke dalam perencanaan pembangunan jalan. Selain itu, warga juga menginginkan agar anggota Dewan mengawal dan menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas. Hal itu dikarenakan sudah 37 tahun status jalan tersebut masih belum jelas. Diharapkan, apa yang menjadi tuntutan warga agar segera direspon dengan baik oleh pihak terkait. 

"Dasarnya itu tadi, ada Audensi dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan. Apabila tidak ada tindak lanjut, kita akan terus melakukan aksi dan kita tidak akan berhenti sampai disini, kemungkinan kita akan mendatangi Kantor DPRD," pungkasnya..


Reporter: Nover

Editor: (Red)

Usai Tutup Sosialisasi Tata Cara Pembubaran, Koperasi Tahap 11 di Kabupaten Raja Ampat



RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Dalam acara kegiatan sosialisasi ini berlangsung selama tiga hari, kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi Propinsi Papua Barat, melalui keterangannya kepada awak media di Gedung Andiriona. Rabu (28/06/2022) WIT.
 
Kepala bidang Kelembagaan dan Koperasi Propinsi Papua Barat, Paulus Auri mengatakan bahwa, "kami mengacu pada data Koperasi dan UKM, artinya bahwa kami memiliki koperasi di Papua Barat berjumlah seribu, tetapi kurang lebih 300 koperasi di wilayah Papua Barat tidak aktif. 


Ada tahapan kedua dari kegiatan yang kami laksanakan di Raja Ampat ini, tentu kami berikan motivasi, prinsipnya bisa bangkit dalam upaya pengembangan melalui Produk produk yang Dihasilkan. Dan dari 12 Kabupaten 1 Kota di wilayah Papua Barat terdapat 300 Koperasi yang diketahui tidak aktif lagi, hal yang menjadi kendala adalah
m HK apaodal usaha sehingga tidak berjalan dengan maksimal," Tutur Paulus. 


Namun dalam rangka kegiatan yang telah di jadwalkan di Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, tujuannya adalah untuk memberikan ilmu dan pemahaman sehingga perlu adanya pendampingan dan pengawasan kepada usaha koperasi yang ada. Namun dalam kegiatan sosialisasi pembubaran tahap II yang diselenggarakan di kabupaten Raja Ampat. Wakil Bupati Raja Ampat Orideko Burdam melalui sambutannya, "Jangan di bubarkan tetapi langkah adalah menumbuhkan pendampingan sinergi, serta mendorong upaya dan peningkatan koperasi yang ada di wilayah Papua Barat." Ucapnya.

Dalam kesempatan ini saya berharap kedepannya peserta-peserta yang mengikuti kegiatan hari ini bisa mengembangkan bidang usaha upaya mereka demi meningkatkan perekonomian masyarakat Raja Ampat. Tutup Paulus Auri.

Reporter: N U

Editor: (Red)

Responsive Leaderboard Ad Area

Senin, 27 Juni 2022

Sejumlah Kepala kampung Pertanyakan ADD di DPRD Kabupaten Raja Ampat, Anggota DPRD Martinus Mambraku Tekan Jangan Tipu Lagi



RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Rapat tersebut fasilitasi dan dipimpin oleh Ketua 1 Renol M. Bula, Wakil Ketua 2 Carles Imbir dan di hadiri oleh sejumlah Anggota DPRD lainnya. Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 mengatakan bahwa, sejumlah kepala kampung dan stafnya tidak salah, ada di ruang DPRD, kegiatan dipusatkan di ruang DPRD. Senin (27/06/2022) WIT.

Melalui penjelasan oleh Ketua 1 dan Ketua 2 terdapat sejumlah penjelasan mengenai, "Dana ADD 117 kampung, berikutnya Wakil Ketua 2 Carles Imbir pihaknya menyatakan mengenai ADD Tahun Anggaran 2020 dan 2022. Menjadi substansi fungsi kontrol dan pengawasan bagi DPRD Raja Ampat kepada Eksekutif, kami juga akan menyurat kepada instansi yang berwenang untuk memperjelas mengapa terjadinya keterlambatan pencarian AAD dan DDS dalam kurun waktu 1 tahun," Tutur Carles. 

Dalam Hearing ini kepala kampung Sepele, Ferdinan Ayelo dalam kesempatan waktunya dirinya menyatakan bahwa, kami hadir disini saya berbicara mewakili 117 kampung, Kami ingin mempertanyakan hak-hak kami  terkait Anggaran Dana Desa tahap terakhir dan  ADD 2022. 

Selanjutnya kata Ferdinan, kami sering kali disoroti oleh masyarakat kampung bahwa kami tidak benar, padahal barang terbengkalai di Kabupaten. Kami berharap seluruh Anggota DPRD tolong pasilitasi kami, agar kami juga dihargai dan bekerja dengan nyaman. Harap  Ayelo. Dalam sambutan dan tanggapan, persoalan terkait uraian sejumlah kepala kampung, Anggota DPRD Komisi 1 Drs. Martinus Mambraku, M.Si, menekankan kepada Sekretaris DPMK mewakili Kadis. Kata Martinus persoalan dana kampung itu mitra kami komisi A, jadi apa yang telah di sampaikan oleh kepala kampung itu kami tahu, demikian saya minta kepada Sekretaris DPMK mohon penjelasan mengenai ADD 117 kampung, Tegas Martinus. 

Silahkan  Sekretaris bicara asal jangan bicara keluar dari koridor konsultasi kami, terus menerus oleh Komisi 1, selama ini soalnya saya sudah bicarakan saat sidang penutupan LKPJ  Bupati  2021. Ternyata hari ini kepala kampung mereka datang kesini, berarti ada 
kebohongan dibalik semuanya. Tolong jangan baku tipu dalam ruangan ini, tegasnya sekali lagi silahkan bicara tetapi asal jangan keluar dari temuan 27 M, dan jangan keluar dari koridor itu. Harap Martinus. 

Kata Sekretaris DPMK Kabupaten Raja Ampat kepada media 27 Juni 2022, saat dijumpai dalam ruang  sidang DPRD Kabupaten Raja Ampat, kendalanya  keterlambatan ada di Badan Keuangan Daerah Raja Ampat.Tutup Sekretaris DPMK A. Arfan. 


Reporter: N Umpain

Editor: (Red)

Serahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Harap Bupati Raja Ampat Dimuat Menjadi Peraturan Daerah



RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Dalam rangka Pembukaan Rapat Paripurna kedua masa sidang pertama mengenai usulan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021. Senin (27/06/2022) WIT. 

Melalui sambutan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE, terkait LPJ pelaksanaan APBD, diperkuat dalam ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU,.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah UU.No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


"Olehnya itu mendasar Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka sesuai dengan ketentuan UU 23 Tahun 2014," Tutur AFU. 

Sebagai badan Eksekutif pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 sesuai dengan kurun waktu sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dikatakan di dalam Raperda yang akan kami serahkan pada sidang Dewan hari ini, juga memuat lampiran laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat pada Tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan saat ini merupakan WTP. 

Adapun gambaran secara umum mengenai pencapaian kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan serta posisi aset kewajiban dan ekuitas per-31 Desember 2021. Laporan anggaran dalam laporan pelaksanaan yang dibahas akan dilaporankan sesuai ketentuan selanjutnya oleh Badan Eksekutif sebagaimana mestinya. 

Kami berharap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dapat segera dibahas dan disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar Raperda Ini selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Harap Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE.


Reporter: N um

Editor: (Red)

Responsive Leaderboard Ad Area

Minggu, 26 Juni 2022

Surat Persetujuan Warga Tidak di Jadikan Acuan Untuk di Keluarkannya Surat Rekomendasi



CILACAP, Berita-Indonesia.id - Pembangunan Tower di lingkungan RT 01 RW 03 semakin memanas, pasalnya selain tidak adanya sosialisasi ke warga juga diduga Izin tidak ada. Dalam keterangannya beberapa waktu lalu Nawa menyampaikan ke awak media bahwa, pembangunan tower di RT 01 RW 03 sudah memiliki Rekomendasi dari Dinas DISKOMINFO Kab. Cilacap yang dikeluarkan pada tanggal (6/6/2022).

Berdasarkan informasi tersebut Awak media menghubungi Kepala Dinas Diskominfo Kab. Cilacap Drs. M. Wijaya, MM (24/6/2022), melalui pesan WhatsApp Awak media meminta waktu untuk ketemu mengkonfirmasikan terkait kebenaran informasi bahwa telah dikeluarkan surat rekomendasi pembangunan tower di lingkungan RT 01 RW 03 yang padat penduduk tersebut, dalam pesan singkat Wijaya merekomendasikan untuk menemui bidang dua ketemu Topan atau Rahman.


Pada hari yang sama awak media langsung menemui Rahman diruang kerjanya, dan awak media ini menyampaikan tujuan kedatangan mereka berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Diskominfo, Terkait Surat Rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Rahman menyampaikan dengan tegas bahwa,"Membenarkan informasi yang beredar bahwa Surat Rekomendasi pembangunan tower di permukiman warga padat penduduk tersebut sudah dikeluarkan pada tanggal (6/6/2022). Dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dan sudah sesuai dengan prosedur" Ungkapnya.

Lanjut media ini bertanya, apakah surat izin persetujuan warga dalam radius dibangunnya tower ini sebagai acuan untuk dikeluarkannya surat Rekomendasi pembangunan tower,? jawab Rahman "ya". Dan media ini mencoba meminta lihat surat izin persetujuan warga tersebut. Begitu dikagetkan awak media ketika Rahman menunjukkan surat persetujuan warga tersebut, media ini melihat dengan jelas semua tanda tangan warga hasil scanner dan tidak memiliki asli atau tinta basah stempel tanda tangan baik RT/RW Kelurahan Tegalreja, dan stempel basah Kec. Cilacap Selatan. Dan media ini meminta kepada Rahman untuk mengambil foto surat persetujuan warga tersebut dan di izinkan. 


Setelah media ini ambil foto, media mencoba menunjukkan data asli dari surat persetujuan warga dalam radius, yang diberitahukan Nawa kepada media beberapa waktu lalu saat konfirmasi. Rahman kaget adanya perubahan nama-nama warga yang menandatanganin surat tersebut. 

Lanjut media ini bertanya apakah Diskominfo memiliki Dokumen Asli terkait Surat Persetujuan Warga dalam radius yang di tanda tangan warga Jawab Rahman dengan tegas " hanya itu mas, yang saya tunjukkan tadi. Dan Rahman juga menyampaikan bahwa pernyataan yang ia utarakan supaya jangan dipublikasikan, alasan beliau surat Rekomendasi dikeluarkan atas nama Dinas Diskominfo jadi lebih baik jika Kepala Dinas yang membuat pernyataan ke media.

Sore harinya media ini menghubungi Rahman melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa dari data yang Rahman tunjukkan tadi diruang kerjanya media ini menduga adanya manipulasi data, dan sekaligus media ini menduga data yang ada di Diskominfo yang diberikan perusahaan untuk pengajuan surat Rekomendasi media ini menduga bahwa itu hasil scanner.

Jawab Rahman Ya, tapi sebetulnya persetujuan warga tidak termasuk persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi dari DISKOMINFO, Bisa dilihat Pasal 16 Perda Cilacap No.1 Tahun 2017.
Lanjut media ini bertanya kembali jika demikian Surat Rekomendasi Pembangunan Tower bisa dikeluarkan tanpa harus memperhatikan aturan Perda Cilacap No. 1 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 3 poin e dengan bunyi seperti dibawah Ini :
Pasal 16
(3) Setiap pembangunan menara
      telekomunikasi wajib memiliki izin
      meliputi :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    Menara Telekomunikasi
b. Izin Gangguan (HO)
c. Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan
    Pengelolaan, Pemantauan Lungkungan
    Hidup (SPPL)
d. Izin Operasi Menara Telekomunikasi
e. Persetujuan dari warga sekitar dalam 
    radius sesuaii dengan ketinggian menara
Rahman hanya membaca pesan tanpa menjawab satupun pertanyaan diatas. 


Reporter: Nover

Editor: (Red)

Tegas ketua LMA Raja Ampat Ingatkan Pejabat Gubernur Soal Masa Tugas MRP Papua Barat



RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Di tengah hiruk pikuk permintaan dan dukungan terhadap pemekaran, Pemerintah Papua Barat, khususnya Pejabat diminta fokus pada salah satu agenda penting. Agenda itu bermaksud terkait seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat. Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Raja Ampat, Adolof Drimlol periodesasi MRP Papua Barat akan berakhir pada November 2022. Sehingga agenda tersebut harusnya sudah dipersiapakan sejak saat ini. Kami dengar bahwa Menteri Dalam Negeri sudah memberikan nomor Registrasi Perdasi pemilihan anggota MRP. Minggu (26/06/2022) WIT.

Kami berharap OPD terkait dan Pejabat Gubernur Papua Barat, segera menindaklanjutinya. Sebab pengisian lembaga MRP, merupakan amanah Undang-Undang,” Ucapnya. Adolof menegaskan bahwa," Di dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus maupun dalam PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, tidak disebutkan perpanjangan masa jabatan MRP. Terkait hal tersebut, Adolof menyarankan agar pemerintah provinsi, segera mengambil langkah-langkah untuk proses seleksi. Baik di Undang-Undang Otsus maupun peraturan pemerintah tentang MRP, jelas disebutkan masa keanggotaan MRP adalah lima tahun. Tidak ada pasal atau ayat yang menyebutkan dan menjelaskan jika masa keanggotan selesai, mereka harus diperpanjang,” Tutur Adolof. 

Adolof berharap MRP sebagai representatif kultur orang asli Papua, tidak ditarik-tarik ke ranah politik praktis. Sebab kehadiran lembaga ini adalah untuk menjaga eksisten agama, perempuan dan adat sekaligus. "Lembaga ini lembaga khusus. Tidak semua daerah diberi kewenangan untuk membentuk lembaga seperti MRP. Sehingga kami sangat berharap semua pihak untuk menjaga eksistensi lembaga ini. Tidak membawa-bawa MRP dalam kepentingan politik praktis kelompok tertentu,” Tutup Adolof . 


Sumber : LMA Kab, Raja Ampat

Reporter: (N Umpain)

Editor: Red

Sabtu, 25 Juni 2022

PELEPASAN KEGIATAN OJT SISWA SECAPA TNI AD DI YONIF RAIDER 300/BJW



CIANJUR, Berita-Indonesia.id - Yonif Raider 300 laksanakan kegiatan pelepasan siswa OJT Diktukpa TNI-AD di Mako Yonif Raider 300/Bjw Kodam III/Siliwangi dengan penyerahan kenang-kenangan Danyonif Raider 300 kepada para Siswa OJT Ditukpa TNI AD Hal tersebut yang di sampaikan Komandan Batalyon Infanteri Raider 300/Bjw, Mayor Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P. dengan release tertulisnya di Kabupaten Cianjur, Sabtu (25/06/2022)

Pelaksanaan OJT Siswa Ditukpa TNI AD yang dilaksanakan di mako Yonif Raider 300/Bjw merupakan salah satu bentuk penghargaan dan kebanggaan tersendiri yang di rasakan oleh keluarga besar Yonif Raider 300/Bjw Kodam III/ Siliwangi karena mendapatkan kepercayaan oleh Komando atas sebagai tempat terselenggaranya kegiatan OJT siswa Ditukpa TNI AD yang dilaksanakan selama 10 hari.


Manfaatkan dengan sebaik-baiknya pengetahuan yang sudah didapatkan selama melaksanakan OJT di Yonif Raider 300 Kodam III/Siliwangi. Keterampilan dan pengalaman yang sudah didapatkan adalah salah satu bekal sebagai calon perwira saat bertugas di satuan kelak,''

Dengan terselenggaranya kegiatan OJT ini, para siswa diharapkan mampu mengaplikasikan secara nyata di lapangan tentang peran, tugas dan tanggung jawab jabatan seorang Perwira maupun perwira staf dengan berbagai macam persoalan yang dihadapinya.


"Mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat, tetapi para siswa OJT Ditukpa TNI AD mampu membuktikan dalam pencapaian target yang maksimal sehingga pelaksanaan OJT yang dilaksanakan di Yonif Raider 300 ini dapat memberikan gambaran bagaimanan nantinya para siswa masuk ke Satuan masing-masing untuk berdinas mengabdi kepada Negara dan Bangsa.” Tegas Mayor Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P.

Salam hangat dari Pangdam III/Siliwangi dan segenap keluarga besar Yonif Raider 300/Bjw mengucapkan selamat belajar dan berlatih kembali di Secapaad untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya bagi para siswa Ditukpa TNI AD yang selesai melaksanakan OJT di Yonif Raider 300/Bjw, semoga menjadi Perwira yang dapat diandalkan untuk memimpin satuan-satuan di jajaran TNI AD di masa yang akan datang.

Pen Yonif Raider 300 Lettu Inf Dody Suyono. (Red)

Gelar Kegiatan Kepemudaan, Pinang Raja Ampat Berkolaborasi Dengan PADRA



RAJA AMPAT, Berita-Indonesia.id - Pinang Raja Ampat Kolaborasi dengan PADRA untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan  dasar selam. Kegiatan tersebut di pusatkan di pantai WTC, melalui keterangan  ketua Pinang Raja Ampat, Arief Darmawan  Tuhepaly, S.IP,  kepada Media,"Pelatihan dasar selam ini bertujuan untuk merekrut dan menjaring pemuda/pemudi Raja Ampat  yang berminat dalam bidang diving. Menurutnya sangat penting yakni pendidikan dan pelatihan yang telah diadakan seperti ini,  untuk menjangkau  pemuda dan meningkatkan  kualitas  yang di peroleh masing-masing," Tutur Arief. Sabtu (25/06/2022) WIT.

Dikatakan  terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM), khususnya  unsur  pemuda sangat minum dalam pengembangan diri.oleh nya itu, Pinang Raja Ampat hadir dalam warna yang berbeda, berikan edukasi serta kepedulian, inovasi  kreatifitas putra-putri Raja Ampat, dalam rangka untuk mengubah cara pandang dan berikan motivasi bagi negeri seribu pulau yang  kita cintai ini. "Pungkas Arief. 


Upaya untuk mengembangkan dan wujudkan kegiatan kali ini banyak di gemari oleh  masyarakat, Raja Ampat dan terdapat juga Kabupaten yang lain di Provinsi Papua Barat, salah satunya kota Sorong, dan Kabupaten  Tambarau. Harap kepada pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pariwisata, agar benar- benar peduli dan bersinergi dengan kami pemuda Raja Ampat, dalam rangka sama-sama mendongkrak ekonomi kita yang lumpuh di kalangan masyarakat bawah di Raja Ampat. Tutup, ketua Pinang Raja Ampat, Arief Darmawan Tuhepaly, S.IP.

Sambung ketua (PROFESSIONAL ASSOCIATION OF DIVERS RAJA AMPAT. (PADRA) Ruben Sauyai. Adapun substansi kegiatan yang dilakukan hari ini  terdapat 7 teknik yang di ajarkan melalui pelatihan dasar selam  yaitu: 1.Snorkeling System. 2. Mask Clearing. 3.System Bouyancy. 4. Regulator Clearing. 5.Breathing System. 6. Technique Equalization. 7.Diving Rules. Ruben Sauyai menjelaskan  bahwa basic  dasar dilakukan ini merupakan dasar yang dunamen  bagi para peserta, harapan saya entah kedepan peserta yang kami  bekali ini kedepan dibutuhkan dari bidang yang lebih baik antara lain, jenis kegiatan seperti parawisata. 


Dirinya mengatakan bahwa, peserta pada hari ini merupakan awal dan penghujung  yang profesional, untuk memliki kemampuan dalam pengembangan diri, serta membentuk kemandirian yang berasal dari pengetahuan dan intelektual  mereka sendiri. Kami berupaya mengisi waktu ini untuk persiapan dan menumbuhkan bibit- bibit baru, siapa tahu wisatawan yang datang  mereka menjadi penyelam yang lebih profesional  seperti kami. Melalui pendidikan dan pelatihan dasar selam ini dengan jumlah peserta 93  dari berbagai Instansi, PNS , Akademisi, maupun kalangan pemuda itu sendiri, dan diberikan sertifikat sebagai tanda penghargaan. Ujarnya. 

"Kami berharap pemerintah  Raja Ampat tetap merangkul dan melakukan sosialisasi atau pelatihan dasar kepemudaan  demi  meningkatkan SDM serta  ekonomi Raja Ampat, agar pemanfaatan dan penghasilan yang dicapai oleh kita bisa kembali menumbuhkan ekonomi rumah tangga yang baik," Harap Ruben Sauyai.


Reporter: N Umpain

Editor: (Red)
Connect